Rapat Paripurna Bahas Empat Raperda Usulan Pemkab Banyuasin

By Arief 07 Feb 2019, 14:37:15 WIBPolitik

Rapat Paripurna Bahas Empat Raperda Usulan Pemkab Banyuasin

Keterangan Gambar :


BANYUASIN BS - Tahun ini, Pemkab Banyuasin mengusulkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyuasin terdiri 2 Raperda Baru dan 2 Raperda perubahan kepada DPRD Banyuasin untuk mendapat persetujuan menjadi Peraturan Daerah.

Pembahasan diawali dengan penyampaian nota pengantar oleh Bupati Banyuasin H Askolani dilanjutkan pandangan Fraksi-Fraksi pada rapat paripurna 1 sidang ke 2 tahun 2019 yang digelar di ruang paripurna, Senin (4/1).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Irian Setiawan didampingi Wakil Ketua Sukardi, Heryadi dan M Sholih dihadiri Bupati Banyuasin  H Askolani, Wabup Slamet, Sekda H Firmansyah, Sekwan Dr Konar Zuber, dan anggota dewan serta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Banyuasin.

Dalam nota pengantar Bupati Banyuasin H Askolani menyebut bahwa ada 4 Raperda yang diajukan pada tahun 2019 diantaranya 2 Raperda baru yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sei Sembilang Banyuasin.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Fasilitasi dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Deerah  Kawasan Ekonomi Khusus Tarjung Api-Api Kabupaten Banyuasin.

Selanjutnya 2 Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018.

Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Banyuesin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah.

"Sebanyak 4 Raperda ini kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan terhormat, untuk dibahas pada sidang-sidang selanjutnya. Saya berharap agar Raperda tersebut mendapat persetujuan menjadi Perda,"katanya.

Sementara itu Ketua DRPD Banyuasin Irian Setiawan dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

“Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional,” kata dia. (Vilkadi/Advetorial) 

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment